Peresmian di lakukan di Kantor Pusat Dewan Pengurus Pusat Partai HANURA dan segenap jajaran pimpinan Partai HANURA dalam menyongsong pemilu 2014 dengan meluncurkan media komunitas dan Komunikasi Website DPP dan Majalah HANURA " Suara Hati Nurani "

Soemientarsi Muntoro yang biasa dipanggil ibu Mien adalah pribadi yang tegas, berwibawa, penuh kasih dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan  sahabat dan teman-temannya.  Dia adalah seorang ibu yang ulet  dan kreatif serta  memiliki ketahanan pribadi yang mengagumkan.  Dia memiliki semangat juang yang sangat tinggi dan tak pernah kenal menyerah.

      Sosok yang terlahir 27 Agustus 1947  di Mojokerto ini, adalah anak ke tiga dari sembilan bersaudara.  Putri  Jawa yang lahir dari seorang ayah, R.M. Slamet Sastrosuwiryo  yang berkarir sebagai Jaksa dan ibu  RA. Mien Sumirah Abunawas Kertosastro, tokoh pergerakan Wanita  Budi Otomo,  menjalankan pendidikan dari Sekolah Dasar hingga SMA di tanah kelahirannya Mojokerto . Soemientarsi menamatkan pendidikannya pada  SMA Negeri I Mojokerto, jurusan IPA pada tahun 1967 dan kemudian melanjutkan  studi program S1 di Jurusan ilmu politik dan memulai karir  pada tahun 1986 sebagai PNS  di  Direktorat Sospol DKI yang sekarang bernama   Badan Kesatuan Bangsa ( KESBANG). Pada tahun 1989 mendapat tugas belajar pada program S2 Kajian  Strategi  Ketahanan Nasional di UI dan menyelesaikannya pada tahun 1994.

Dra. Hj. Soemientarsih Muntoro MSi  mewakili    Komisi  VIII DPR RI sebagai  Pembicara dalam acara International Trainning for Auditor of Halal Certification Bodies  yang diselenggarakan oleh LPPOM  MUI pada tanggal 16 Juni 2011 bertempat di   IPB Bogor.  Acara ini diikuti oleh  Auditor dari lembaga sertifikasi halal dari berbagai negara antara lain  Amerika Serikat, China, Asia dan lain-lain.   
Dalam kesempatan itu, Soemientarsih mengatakan bahwa dengan kemajuan teknologi saat ini, perkembangan   produk makanan/minuman, obat dan  kosmetik produk sangat pesat. Berbagai produk tersebut banyak  tidak  aman lagi dikonsumsi oleh masyarakat  Islam, karena tidak terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, Komisi VIII  menginisiasi RUU Jaminan Produk Halal yang sekarang  draft sudah selesai dan sedang dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi .

Perempuan  Parlemen yang tergabung dalam KPPRI (Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia) berjuang mewujudkan anggaran yang reponsif gender dalam pembangunan  nasional. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa Perempuan di Parlemen  harus keras menyuarakan  kepentingan politik  Perempuan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Walupun di lingkungan pemerintah maupun swasta, telah ada perempuan yang telah berhasil menduduki jabatan tinggi,  tetapi  sebagian besar dari  perempuan lebih banyak yang buta huruf dan  lebih banyak yang menjadi  buruh dan pembantu rumah tangga. Kesempatan yang diberikan di bidang pendidikan dan peluang untuk menduduki jabatan eksekutif dan legislatif pada umumnya baru dinikmati oleh segelintir perempuan saja,  masih sangat  sedikit dibandingkan dengan kaum laki-laki.  

Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) digariskan bahwa setiap warganegara berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bermartabat , serta terpenuhi kebutuhan dasarnya , untuk mencapai kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Dalam pasal 34 UUD 1945 disebutkan pula bahwa negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Bila ditilik secara lebih mendalam   maka penanganan fakir miskin merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip Pancasila sebagai ideology bangsa  Indonesia, khususnya sila kelima  yaitu “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

  Dra. Hj. Soemientarsi Muntoro MSi telah melakukan   kunjungan Kerja Perorangan dalam Reses Masa  Persidangan IV   DPR RI  berlangsung dari tanggal 29 Juli  sampai dengan 6 Agustus  2011 di Dapil VIII Jawa Timur meliputi Kabupaten Mojokerto, Jombang ,Nganjuk dan Madiun. Dalam kunjungan kerja ini dilakukan peninjauan terhadap  kehidupan masyarakat di bidang Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan lingkup kerja Komisis VIII dimana Soemientarsih ditugaskan.

                    Oleh :  Dra.Hj. Soemientarsi Muntoro, MSi

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini telah terjadi  dekadensi moral  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Budaya globalisasi telah menghanyutkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam falsafah Pancasila. Hal ini ditandai oleh menurunnya sikap, perilaku dan   ketaatan pada nilai-nilai dan  norma etika bangsa. Budaya globalisasi telah   melahirkan kapitalisasi kehidupan dan moneterisasi moral yang sangat    merusak  kehidupan bangsa.

                            Dra. Hj. Soemientarsih Muntoro MSi

Sumpah Pemuda:  Satu Nusa , Satu Bangsa  dan  Satu Bahasa Indonesia, masih relevan untuk digelorakan dalam ruang publik.  Momentum Hari Sumpah Pemuda ini dapat digunakan untuk  memperbaharui dan memperkuat komitmen kebangsaan kiat. Dan yang tidak kalah pentingnya momentum ini harus pula digunakan untuk  memfungsikan lembaga legislative  sesuai dengan tugas dan kewajiban nya untuk  menyusun produk undang-undang sesuai amanat rakyat dan mengfungsikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

  Dra. Hj. Soemientarsi Muntoro MSi telah melakukan   kunjungan Kerja Perorangan dalam Reses Masa  Persidangan IV   DPR RI  berlangsung dari tanggal 29 Juli  sampai dengan 6 Agustus  2011 di Dapil VIII Jawa Timur meliputi Kabupaten Mojokerto, Jombang ,Nganjuk dan Madiun. Dalam kunjungan kerja ini dilakukan peninjauan terhadap  kehidupan masyarakat di bidang Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan lingkup kerja Komisis VIII dimana Soemientarsih ditugaskan.

Mienmuntoro. Com diluncurkan oleh Dra. Hj. Soemientarsi Muntoro MSi anggota DPR RI   Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).  Ibu Mien, demikian panggilannya sehari – hari duduk di Komisi VIII DPR RI yang membidangi Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.

Dibawah ini dirangkum kegiatan Dra. Hj. Soemientarsi Muntoro  di Komisi VIII selama Masa Sidang IV,  dalam politik nasional dan internasional , kegiatan di MPR RI,  komunikasi dengan konstituen dan publikasi di media .    Sebagai satu-satunya anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Hanura, Soemientarsih   terlibat dalam seluruh kegiatan Komisi VIII    baik dalam pembahasan RUU, pembahasan  anggaran, serta mengikuti penugasan Komisi  untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah dan Luar negeri

Masalah kemiskinan di negeri ini merupakan masalah besar yang sulit dipecahkan sehingga untuk menyusun pengaturannya dalam sebuah undang-undang memerlukan proses yang seksama  agar UU tersebut nantinya representative dan implikatif.

Ambon rusuh lagi. Pada hari Minggu tanggal 11 September 2026 telah terjadi perang antar kelompok masyarakat di Ambon yang melahirkan kerusuhan berdarah.  Kerusuhan ini    telah menyebabkan lima jiwa tewas, berberapa mobil hancur dan dibakar,  kaca gedung-gedung pecah berantakan.

Konflik social di daerah ini  pernah  terjadi pada  Januari  tahun 1999. Kerusuhan saat ini  telah merenggut ribuan nyawa dan berbagai tatanan kemasyarakatan. Konflik social saat itu diselesaikan dengan perjanjian Malino, namun sekarang konflik social itu  terjadi lagi yang menyunjukkan  bahwa  proses konsiliasi di daerah itu belum selesai dan  akar masalah konflik Ambon sesungguhnya belum tersentuh.